elangkhatulistiwa

Dalam praktik kehidupan politik terminologi Machiavellisme sangat populer. Karena popularitasnya itu, Machiavelliame dimaknai dan diinterpretasikan secara amat beragam. Maka, tidak mengherankan dalam berbagai polemik dan perdebatan, terminologi Machiavellisme menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Namun demikian, satu hal yang jelas: terminologi Machiavellisme dianggap merujuk pada metode, cara dan praktik politik “kotor”, kejam, bengis, dan tidak bermoral. Dalam politik Machiavellisme dianggap identik dengan ajaran-ajaran Iblis (Rapar 1991:1).

Tapi apakah sesungguhnya pengertian Machiavellisme itu? Mengapa Machiavellisme dianggap sebagai metode iblis dalam meraih dan mempertahankan sebuah kekuasaan? Apa yang menarik dan membedakan pemikiran Machiavelli dengan pemikiran para filosof sebelumnya? Benarkah Machiavellisme merupakan ‘lonceng kematian’ moralitas politik? Tulisan ini mencoba menjelaskan dan menganalisis masalah-masalah tersebut.

Asal Muasal Machiavellisme

Dari perspektif sejarah pemikiran politik, istilah Machiavellisme merujuk pada pengertian bahwa cara-cara dan tindakan serta praktik politik kekuasaan hendaknya jangan disangkutpautkan dengan etika moralitas. Politik jangan dikaitkan dengan kebaikan atau keburukan. Apalagi dikaitkan dengan moralitas agama (Suhelmi 2001:132).

Bila Machiavellisme diartikan demikian, maka sesungguhnya secara substantif, Machiavellisme telah ada dan berkembang setua praktik politik dalam sejarah peradaban manusia. Usia Machiavellisme setua tradisi dan praktik politik atau bahkan sejak timbulnya kejahatan pertama yang dilakukan oleh anak-anak manusia. Dalam pengertian substantif, Machiavellisme telah dipraktikkan oleh Qabil, putra Nabi Adam a.s, manusia pertama di muka bumi ini. Kisah praktik Machiavellisme Qabil diceritakan dalam Al Quran maupun Al Kitab (bible) dengan sedikit perbedaan. Sekilas, ketika Nabi Adam a.s ingin menikahkan putra-putrinya, terjadi sengketa antar kakak beradik: Qabil dan Habil. Qabil (dalam Al Kitab disebut Kain) iri hati dan dengki kepada Habil karena calon istri adiknya itu lebih cantik dari calon istrinya.

Maka kemudian timbul dendam dalam diri Qabil. Ia berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sekalipun kemudian ia harus membunuh Habil. Maka dibunuhlah Habil, demi mencapai cita-citanya itu. Inilah praktik nyata Machiavellisme dalam fase kehidupan manusia yang paling primitif.

Dari kisah di atas, kita ketahui bahwa Machiavellisme telah eksis jauh sebelum kelahiran Machiavelli sendiri. Pandangan, pemikiran dan praktik-praktik “menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan” (The end justifies the means) dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kekuasaan sesungguhnya telah diakui eksistensinya sejak zaman manusia purba. Di zaman Yunani Kuno, cara-cara “politik kotor” telah dipakai untuk meraih kekuasaan. Itu tercatat dalam karya Thuaydides,History of the Peloponnesian War. Demikian juga dengan para penulis zaman Romawi yang mengakui terjadinya kerusakan moral yang parah dalam setiap pergumulan kekuasaan di Imperium Romawi. Cicero dan Tacitus bahkan membenarkan penyelewengan-penyelewengan moral kalau hal itu dilakukan demi kebaikan dan kepentingan publik (utilitas rei publicae) (Sabine 1961: 166-167).

Siapakah Machiavelli itu?

Niccolo Machiavelli adalah anak zaman Renaisans yang dilahirkan di Florence, Italia pada 03 Mei 1469 M dan wafat 21 Juni 1527. Pada 1498 M, ketika Florence menjadi sebuah Republik, ia memperoleh jabatan pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan negara, di antaranya menyangkut masalah pertahanan negara dan hubungan-hubungan luar negeri (Skinner 1981:6-9) Namanya pun kemudian mencuat sebagai seorang politisi ulung. Di tahun 1500, ia ditugaskan sebagai diplomat ke Perancis. Di negeri ini Machiavelli mengamati bagaimana penguasa Perancis menjalankan kekuasaan dan menyatukan rakyatnya.

Dalam masa karirnya sebagai politikus dan diplomat, Machiavelli juga penah bertemu dengan Cesare Borgia. Ia sangat kagum dan terinspirasi dengan cara Cesare Borgia memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Dalam sebuah kesempatan, Machiavelli menyaksikan sendiri bagaimana Cesare Borgia membantai komandan-komandan tentaranya di Sinigaglia. Mereka dibantai karena dianggap telah berkhianat kepada Borgia. Dengan pembantaian itu, habis musuh-musuh Cesare Borgia dan ia pun merasa aman dengan kekuasaannya. Machiavelli mengagumi Cesare Borgia sebagaimana ditulis dalam karyanya “On the Manner Adopted by the Duke Valentino to Kill Vitellezo”.

Menurut Machiavelli, cara dan metode Cesare Borgia dalam mempertahankan kekuasaan dan menangani para pengkhianatnya mestilah dijadikan contoh bagi setiap penguasa, khususnya penguasa Italia yang terobsesi untuk memperkuat dan menyatukan negeri itu. Penguasa jangan ragu-ragu untuk ‘menghabisi’ musuh-musuhnya jika hal itu diperlukan demi negara atau kepentingan publik. Meski mengagumi Cesare Borgia, Machiavelli juga senang ketika ia mengetahui kemudian bahwa Cesare Borgia dipenjarakan oleh Paus Julius II karena dianggap ‘memberontak terhadap Kristus’ (agama Kristen dan kekuasaan gereja).

Mengapa Identik Dengan Machiavelli?

Pertanyaannya sekarang adalah –meskipun pemikiran, praktik dan cara-cara politik kotor- telah eksis sejak zaman purba, mengapa hal demikian selalu (kerap) diidentikkan dengan Niccolo Machiavelli, sang pemikir politik zaman Renaisans Italia itu? Apa yang unik dari tokoh ini sehingga praktik-praktik ‘politik kotor’ identik dengan namanya?

Pertama, terminologi “Machiavelisme” dan “Machiavellian” muncul pertama kali karena terbitnya The Prince (Il Principe atau Sang Penguasa) pada 1500-an M. Sebuah karya yang ditulis Machiavelli pada mulanya untuk ‘merebut hati’ keluarga penguasa Medici. Dengan menulis buku itu, Machiavelli berharap bisa direkrut kembali sebagai pejabat negara dalam pemerintahan Medici di Italia ketika itu. Tapi, upaya itu gagal. Machiavelli harus menerima kenyataan dirinya tetap diasingkan (dan sebelumnya disiksa, 1513) oleh penguasa Medici.

Sekali pun gagal ‘merebut hati’ penguasa Medici, buku The Prince berhasil memperoleh popularitas di kalangan publik Italia. Hal itu karena The Prince memberikan wacana baru tentang bagaimana cara memperoleh dan mempertahankan sebuah kekuasaan.The Prince merekomendasikan untuk menggunakan kebengisan, pengkhianatan, kekejaman dan ‘cara-cara iblis’ demi meraih kekuasaan politik. Machiavelli sangat mengagumi Cesare Borgia yang mempraktikkan pengkhianatan, penyiksaan dan pembunuhan sebagai cara meraih dan mempertahankan kekuasaan (Russell 1988:70). Dalam perspektif Machiavellian, metode Cesare Borgia sangat efektif dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Kedua, Machiavelli merupakan pemikir yang termasuk paling ilmiah dan sistematis merumuskan bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan prinsip ‘menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan’ (Plamenatz 1963:3). Sebelum Machiavelli, memang telah banyak pemikir dan filosof politik yang mengkaji masalah kekuasaan politik. Misalnya, Plato, Aristoteles, Augustinus, dan Thomas Aquinas. Namun, pemikiran mereka tentang kekuasaan politik masih sangat normatif dan idealistik. Teori-teori kekuasaan yang mereka kemukakan umumnya hanyalah abstraksi-abstraksi teoritis yang jauh dari realitas empiris.

Teori kekuasaan Machiavelli bersifat ilmiah dan realistik. Machiavelli merekonstruksi teori-teori yang berdasarkan observasinya atas fakta-fakta empiris yang benar-benar terjadi (Butterfield 1967:47-66). Dalam hal ini Machiavelli adalah seorang empirisist.Ia tidak membangun teori-teorinya di atas angan-angan dan abstraksi-abstraksi kosong. Pengalamannya sebagai negarawan dan diplomat ulung telah memberikan banyak pengetahuan berharga tentang arti sebuah kekuasaan bagi seorang penguasa negara. Pemikirannya tentang kekuasaan juga sistematis. Dalam menjelaskan apa dan bagaimana meraih serta mempertahankan kekuasaan, Machiavelli menggunakan logika yang runtut dan beraturan. Tidak melompat-lompat (Plamenatz 1963:ix).

Ketiga, Machiavelli membedakan secara tegas antara kepentingan-kepentingan kekuasaan dengan prinsip-prinsip moralitas. Keduanya merupakan domain yang berbeda (Suseno: 1986:8). Dalam melakukan praktik kekuasaan misalnya, seorang penguasa tidaklah harus terikat dengan prinsip-prinsip moralitas. Concern seorang penguasa adalah bagaimana ia bisa meraih kekuasaan dan mempertahankannya. Prinsip-prinsip moralitas –kebaikan dan keburukan- boleh saja dipakai sejauh ia bermanfaat bagi upaya penguasa memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Dan sebaliknya, moralitas boleh diabaikan demi kepentingan yang sama. Dalam karya monumentalnya, The Prince, Machiavelli menasehatkan para penguasa untuk memiliki sifat-sifat rubah (fox) dan singa (lion). Rubah adalah hewan yang cerdik dan lincah. Indera penciumannya tajam dalam mendeteksi jebakan terhadap dirinya. Untuk menghindari para pengkhianat, seorang penguasa harus pandai seperti rubah, agar tidak terjebak oleh musuh-musuhnya.

Penguasa bisa menghindari jebakan dengan cara-cara yang halus. Kalau cara rubah tidak efektif, maka ‘cara singa’ bisa dilakukan. Seorang penguasa jangan segan-segan untuk menggunakan ‘tangan besi’, kekerasan, kekejaman (penyiksaan dan pembunuhan) untuk menaklukkan lawan-lawan politiknya.

Namun, Machiavelli juga menyarankan agar sebisa mungkin ‘cara singa’ dihindari. Akan jauh lebih baik bagi penguasa untuk ‘merebut hati’ rakyat atau lawan-lawan politiknya. Inilah yang disebut prinsip Utilitarisme dan Realisme menurut Machiavelli.

Disinilah letak perbedaan radikal antara Machiavelli dengan para filosof sebelumnya. Umumnya para filosof merekomendasikan keadilan, kejujuran, simpati, kasih sayang, dan kebajikan-kebajikan moral lainnya sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan. Disini pulalah letak perbedaan radikal pengertian virtue (kebajikan) Machiavelli dengan para filosof sebelumnya. Virtue dalam perspektif Plato, Aristoteles dan agama Kristen selalu merujuk pada kebajikan-kebajikan moral dan kearifan (wisdom) seorang penguasa. Bagi Machiavelli tidak. Virtue sangat tergantung pada kepentingan kekuasaan semata. Bila cara-cara bermoral efektif dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, maka hal itu bisa merupakan virtue. Sama halnya bila cara-cara immoral (tidak bermoral) efektif untuk tujuan serupa, maka cara-cara itu pun bagian dari virtue.

Kesatuan Negara : Moralitas Tertinggi

Pertanyaannya sekarang adalah apakah itu virtue? Machiavelli memakai istilah virtuedari para pemikir sebelumnya tetapi memberi makna yang baru dari istilah itu. Virtueadalah komitmen total (lahir-batin) seseorang atau masyarakat pada kebesaran dan kejayaan negara (Strathern 1997:59). Dengan memaknai istilah virtue seperti itu, Machiavelli menempatkan negara sebagai norma tertinggi dalam politik. Negara harus berada di atas segala-galanya. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip Machiavelli sendiri yaitu “menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan” (The end justifies the means), cara-cara penguasa dalam menjalankan kekuasaannya harus berorientasi pada kebesaran dan kejayaan negara. Cara-cara apa pun yang diambil oleh penguasa akan dibenarkan bila negara tetap eksis. Sebaliknya cara-cara yang menurut ukuran norma moral baik tetapi membawa kehancuran negara akan dikatakan oleh Machiavelli sebagai cara yang tidak baik. Atau bila memakai istilah Machiavelli, cara-cara yang bisa membawa kepada kebesaran negara merupakanvirtue sedangkan cara-cara yang sebaliknya dikatakan sebagai tidak memiliki virtue.

Negara yang jaya dan besar adalah negara yang disegani oleh banyak negara-negara lain. Istilah disegani diartikan oleh Machiavelli bukan hanya dihormati, tetapi juga ditakuti dan bisa dimintai bantuan perlindungan. Agar negara itu disegani, negara harus kaya dan memiliki wilayah kekuasaan yang besar. Ia juga harus memiliki tentara yang kuat yang terbentuk dari rakyat sendiri melalui wajib militer. Ia juga harus memiliki penguasa yang cakap dan cerdik sehingga bisa mempertahankan kekuasaan dari rong-rongan konspirasi maupun usaha-usaha kudeta yang dilancarkan dengan bantuan negara asing. Dan yang lebih penting lagi, ia harus memiliki rakyat yang taat pada penguasa dan siap membela negara dan penguasa dari segala ancaman yang membahayakan eksistensinya.

Machiavelli berpikir bahwa usaha untuk membuat negara jaya dan besar harus dimulai dari rakyat. Tetapi Machiavelli tidak pernah memberikan nasehat kepada rakyat agar memiliki virtue itu. Machiavelli selalu meletakkan tanggung jawab penanaman virtue itu pada penguasa. Dalam bukunya yang berjudul The Discourse, Machiavelli mengatakan bahwa rakyat tidak pernah salah. Kehancuran negara sebagai akibat dari tidak dimilikinya virtue di dalam diri rakyat adalah kesalahan sepenuhnya dari penguasa.

Untuk menanamkan virtue itu, Machiavelli memberikan beberapa nasehat kepada penguasa. Pertama, agar penguasa berbaik-baik dengan rakyat. Kebaikan penguasa pada rakyat akan membuat rakyat cinta pada penguasa dan dengan demikian akan membela penguasa manakala penguasa terancam kedudukannya. Penguasa yang dicintai rakyat akan berimplikasi secara positif terhadap eksistensi negara. Ketidakstabilan politik akan membuat negara menjadi lemah, tidak berdaya, sehingga akan mudah dihancurkan, bahkan dijadikan jajahan oleh negara lain.

Kedua, agar penguasa melaksanakan hukum secara konsisten, tidak pandang bulu. Machiavelli memberikan contoh Brutus yang menjatuhkan hukuman mati kepada anak-anaknya karena mereka terbukti berkonspirasi untuk menggulingkan kekuasaan ayahnya. Machiavelli juga menegaskan bahwa hukum tidak boleh mempertimbangkan jasa-jasa yang sudah diberikan kepada negara. Seorang pahlawan bisa dan bahkan harus dijatuhi hukuman bila ia terbukti bersalah. Penegakkan hukum secara konsisten dan tidak pandang bulu ini bermaksud menanamkan rasa takut kepada rakyat agar mereka taat kepada hukum dan penguasa. Penguasa adalah orang yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum. Hukum yang adil akan memberi efek ganda: ketaatan rakyat pada hukum dan kecintaan rakyat pada penguasa.

Ketiga, agar penguasa menggunakan agama secara utilitarian (Suhelmi 2001:138-141). Machiavelli yakin bahwa agama memberikan efek yang lebih ampuh daripada hukum. Ia berasumsi bahwa dorongan manusia untuk takut pada Tuhan lebih besar kekuatannya daripada ketakutan manusia pada hukum. Oleh karena itu, penguasa harus menggunakan agama sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Agama harus mengabdi kepada kepentingan negara. Agama harus membuat rakyat taat pada hukum dan penguasa. Agama harus membuat orang berlomba-lomba untuk berjasa kepada negara. Agama harus membuat prajurit yakin akan menang dalam medan pertempuran. Machiavelli membenci agama Kristen karena agama Kristen terlalu mementingkan kontemplasi dan mati raga. Sebaliknya, ia memuji agama Romawi karena agama Romawi mendorong rakyat untuk menjadikan negaranya besar dan jaya.

Keempat, agar penguasa menciptakan militia (tentara rakyat) melalui program wajib militer. Ketaatan sempurna kepada hukum dan penguasa serta kecintaan sejati kepada negara akan tercapai bila rakyat menjadi militer. Dalam bukunya yang berjudul The Art of War, Machiavelli mengatakan bahwa di dalam militer, rakyat akan ditanamkan motivasi taat pada hukum dan penguasa melalui penanaman disiplin yang keras. Mereka akan sangat loyal kepada penguasa dan kepada negara. Karena itu, Machiavelli menasehati penguasa agar proses perekrutan dilakukan sedemikan rupa sehingga seluruh rakyat pada akhirnya terekrut dalam program wajib militer ini.

Machiavelli sangat mengagung-agungkan program wajib militer ini karena dengan program ini, virtue sejati akan tertanam di hati sanubari seluruh komunitas politik. Bila virtue sejati telah tertanam, maka keberuntungan (fortune) tidak akan lagi bisa mengubah nasib negara. Negara akan tetap eksis, bahkan berjaya dan menjadi besar karena virtue sejati ini. Penguasa, para elit politik dan rakyat akan sehati sepikir satu sama lain. Mereka tidak akan berkelahi atau saling mengganjal satu sama lain karena mereka akan memfokuskan diri pada bagaimana membuat negara besar dan berjaya.

Dengan demikian, kesatuan negara terwujud karena adanya virtue. Tetapi kesatuan itu bukan kesatuan yang pasif. Dalam The History of Florence, Machiavelli memuji perdebatan dan perselisihan pendapat karena perbedaan pendapat itu akan membawa kemajuan negara. Tetapi pujian itu dilontarkan Machiavelli dengan pengandaian bahwa seluruh komunitas politik telah memiliki virtue tersebut. Sebab, bila virtuebelum ada, maka perbedaan akan menyebabkan perpecahan. Komunitas politik itu hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi masing-masing dan tidak mempedulikan kepentingan negara. Penomorsatuan kepentingan pribadi, yang diistilahkan Machiavelli sebagai korupsi, menjadi sumber pokok dari kehancuran negara. Kesatuan negara yang berimplikasi kepada kebesaran dan kejayaan negara hanya tercapai bila komunitas politik sudah tidak korup lagi.

Cita-cita Machiavelli pada kesatuan negara tidak berhenti sampai di sini. Ia masih mengangan-angankan adanya kesatuan Italia. Dalam bagian terakhir The Prince, ia mendesak Paus Leo X yang berasal dari keluarga Medici agar menggunakan kekuasaan gerejawi yang dimilikinya untuk segera mempersatukan Italia yang saat itu terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan (Hörnqvist 2004:253-263). Ia memakai prinsiputilitarian agama untuk mempersatukan Italia dengan sebuah pertanyaan retorika : bila masyarakat Italia yang beragama Kristen itu begitu takut kepada Paus, mengapa Paus Leo X tidak memanfaatkan ketakutan orang Italia untuk mempersatukan Italia dengan wibawa agama Kristen?

“Lonceng Kematian” Moralitas Politik?

Berdasarkan logika pemikiran Machiavelli yang menempatkan negara pada kedudukan tertinggi, apakah Machiavellisme tidak bermoral? Bila perkataan “menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan” (The end justifies the means)ditempatkan dalam konteks kepentingan pribadi, jelas sebagai tindakan yang tidak bermoral. Machiavelli pun akan mengutuk perbuatan ini sebagai perbuatan yang korup, yang akan menghancurkan kesatuan negara dan eksistensi negara secara keseluruhan. Machiavelli mengungkapkan prinsip tersebut dalam konteks yang lebih luas yaitu kepentingan negara. Perdebatan mengenai moralitas politik Machiavellisme masih berlangsung. Memutuskan ‘ya’ atau ‘tidak’ bukanlah persoalan yang mudah.

Meski demikian, ada beberapa hal yang penting digarisbawahi dari Machiavellisme ini.Pertama, politik harus diabdikan kepada kepentingan negara dan bukan kepentingan pribadi. Politik harus bisa membawa negara menjadi besar dan jaya. Mengikuti tradisi Aristotelianisme dan tradisi renaisans, politik adalah seni untuk memajukan negara. Berbagai macam cara dihalalkan asal negara menjadi besar dan jaya.

Kedua, negara adalah sebuah komunitas umat manusia. Bila negara lemah dan kemudian hancur atau terjajah oleh negara lain, maka akan terjadi kesengsaraan dalam komunitas umat manusia itu. Politik harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghindari kesengsaraan komunitas manusia itu dengan berbagai macam cara. Komunitas manusia itu akan bahagia bila hidup dalam negara yang kuat.

Ketiga, kecintaan pada negara dan menomorsatukan kepentingan negara di atas segala-galanya di dalam hati sanubari masing-masing individu pada komunitas itu adalah syarat utama terwujudnya negara yang kuat. Sebaliknya, bila komunitas itu dipenuhi dengan sikap-sikap yang korup, atau mementingkan kepentingan pribadi, maka negara berada dalam posisi yang terancam.

Keempat, penguasa adalah pribadi yang cakap dan cerdik. Ia merupakan pribadi ulung yang bisa menggunakan berbagai macam cara untuk membuat negaranya menjadi besar dan jaya. Ia adalah ahli militer, penegak hukum yang adil, politikus yang cerdik dan diplomat yang ulung. Penguasa adalah orang yang memiliki kelebihan dalam halvirtue daripada yang lain. Ia merupakan pribadi yang memiliki virtue yang lebih daripada yang dimiliki rakyatnya. Ia adalah orang yang terbaik di komunitasnya, yang dipilih rakyat tanpa memandang keturunan maupun usia.

Kelima, kecakapan dan kecerdikan penguasa nampak dalam praktek. Dalam The Prince, Machiavelli menekankan sedapat mungkin seorang penguasa menggunakan cara-cara yang bermoral. Hanya bila cara-cara itu tidak mungkin untuk menyelamatkan negara, barulah penguasa bisa menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Dengan demikian, cara-cara tidak bermoral merupakan alternatif kedua, bukan alternatif pertama dalam pengambilan keputusan untuk bertindak.

Lalu, berdasarkan kelima hal tersebut di atas, apakah Machiavellisme tidak bermoral? Apakah Machiavellisme masih menggemakan suara “lonceng kematian” moralitas politik?

KEPUSTAKAAN

Butterfield, Herbert. The Statecraft of Machiavelli. New York: Collier Books, 1967.

Hale, J.R. Machiavelli and Renaissance Italy. New York:Collier Books, 1960.

Hörnqvist, Mikael. Machiavelli and Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Machiavelli. Sang Penguasa Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik. Terj. C. Woekirsari. Jakarta: Gramedia, 1987.

Machiavelli. The Discourse. Terj. Leslie J. Walker, S.J. New York: Penguin Books, 1978.

Machiavelli, Niccolò. The Art of War. Terj. Neal Wood. Cet. ke-2. Cambridge: Da Capo Press, 1965.

Machiavelli, Niccolò. The Prince. Terj. Luigi Ricci. Cet. ke-7. Oxford : Mentor Books, 1957.

Plamenatz, John. Man and Society A Critical Examination of Some Important Social and Political Theories from Machiavelli to Marx. London: Longmans, 1963.

Rapar, J.H. Filsafat Politik Machiavelli. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Russell, Bertrand. Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial Baru. Terj. Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.

Sabine, George H. A History of Political Theory. Third Ed. New York: 1991.

Skinner, Quentin. Machiavelli. Oxford: Oxford University Press, 1981.

Strathern, Paul. 90 Menit Bersama Machiavelli. Terj. Frans Kowa. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.

Suseno, Franz Magnis. Kuasa dan Moral. Jakarta: Gramedia, 1986.

Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia, 2001.

elangkhatulistiwa

Kamis, 14 Juli 2011

MACHIAVELLISME: “LONCENG KEMATIAN” MORALITAS POLITIK?

Kamis, 07 Juli 2011

Pengamat : Subsidi Menciptakan Masyarakat Malas

save my soul

Picasa dan Blogger akan "dibuang" Google

Blog Archive

Pengikut